Megaproyek Ramai di Samarinda, DPRD Pertanyakan Dampak Nyata untuk Warga
Kliksamarinda.com – Deretan proyek prestisius terus menghiasi wajah Kota Samarinda. Mulai dari pembangunan Teras Samarinda hingga Terowongan Samarinda, pemerintah daerah menggelontorkan anggaran besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja bagi warga lokal.
Menurutnya, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Samarinda yang masih berada di angka 5,75 persen pada 2025 menjadi sinyal bahwa pembangunan fisik belum berhasil menghadirkan dampak ekonomi yang merata.
“APBD kita besar, tapi dampaknya ke ekonomi masyarakat masih belum maksimal. TPT kita masih cukup tinggi,” ujar Anhar beberapa waktu lalu.
Tanggapan itu tidak hanya tertuju pada hasil pembangunan, tetapi juga pada proses di balik proyek-proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.
Anhar mengungkapkan banyak proyek strategis yang justru lebih banyak melibatkan tenaga kerja dari luar daerah, sementara material konstruksi juga didatangkan dari luar Samarinda.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat perputaran uang yang berasal dari APBD tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat setempat.
“Banyak proyek besar, tapi pekerjanya dari luar. Material juga banyak dari luar daerah. Akhirnya perputaran uang tidak terjadi di Samarinda,” katanya.
Anhar menjelaskan ketika tenaga kerja dan kebutuhan proyek dipenuhi dari luar daerah, maka peluang ekonomi yang seharusnya tumbuh di Samarinda ikut mengalir keluar.
“Dampaknya bukan hanya hilangnya kesempatan kerja bagi warga lokal, tetapi juga berkurangnya potensi penerimaan daerah dari aktivitas ekonomi yang tercipta,” ungkapnya.
Ia menilai pembangunan idealnya tidak hanya menghasilkan bangunan megah, tetapi juga menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang mampu menggerakkan sektor usaha lokal, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menekan angka pengangguran.
“Kita tidak bisa hanya bangga dengan proyek yang berdiri megah. Yang lebih penting adalah bagaimana proyek itu memberi manfaat ekonomi langsung bagi warga,” tegasnya.
Ia bahkan membandingkan kondisi Samarinda dengan Balikpapan yang dinilai memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi serta dampak ekonomi pembangunan yang lebih terasa bagi masyarakat.
Perbandingan itu, menurutnya, menunjukkan bahwa peningkatan APBD tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan apabila tidak dibarengi kebijakan yang berpihak pada ekonomi lokal.
Karena itu, DPRD mendorong Pemerintah Kota Samarinda melakukan evaluasi terhadap pola pembangunan yang selama ini berjalan.
“Salah satu langkah yang dianggap penting adalah mewajibkan kontraktor proyek pemerintah menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal serta mengutamakan penggunaan material dari dalam daerah,” jelasnya.
Bagi Anhar, keberpihakan terhadap masyarakat lokal harus menjadi syarat utama dalam setiap proyek pembangunan, bukan sekadar pelengkap administrasi.
“Jangan sampai proyek besar hanya ramai secara fisik, tapi masyarakat lokal tidak ikut menikmati dampak ekonominya,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Harpiah AM
